 |
| Sumitronomics Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Pemerintah Perkuat Peran Swasta dalam APBN 2026 |
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi pembangunan ekonomi nasional dengan menggunakan pendekatan Sumitronomics, sebuah konsep ekonomi yang menekankan pertumbuhan tinggi sekaligus pemerataan kesejahteraan. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata, serta menjaga stabilitas ekonomi yang tetap dinamis. Kebijakan fiskal pada 2026 dirancang lebih ekspansif namun tetap disiplin, dengan sektor swasta diposisikan sebagai mesin utama penggerak perekonomian.
Pendekatan tersebut tercermin dalam penyusunan APBN 2026 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, dengan tingkat pengangguran dijaga pada kisaran 4,4–4,9 persen serta potensi penciptaan sekitar 3,6 juta lapangan kerja baru. Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Kementerian Keuangan, Noor Faisal Achmad, menjelaskan strategi pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan penguatan ketahanan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan dalam seminar Global and Domestic Economic Outlook 2026 yang digelar Kadin Indonesia di Jakarta.
Dalam paparannya, Noor Faisal yang mengutip pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sektor swasta akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, sementara pemerintah melalui APBN bertindak sebagai katalis pembangunan. Dengan peran tersebut, pemerintah optimistis laju pertumbuhan ekonomi nasional dapat meningkat hingga berada di kisaran 6 hingga 8 persen dalam beberapa tahun mendatang.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bukan hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dicapai melalui pemerataan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, serta penguatan fondasi ekonomi yang ramah lingkungan. Stabilitas makroekonomi juga akan terus dijaga agar perekonomian Indonesia tetap tangguh sekaligus adaptif terhadap dinamika ekonomi global.
Strategi pembangunan ekonomi nasional ke depan akan bertumpu pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah strategi pertumbuhan yang diarahkan pada pengembangan sektor bernilai tambah tinggi di berbagai bidang, sekaligus melakukan revitalisasi sektor padat karya agar lebih efisien dan kompetitif. Upaya ini didukung dengan berbagai deregulasi dan langkah de-bottlenecking untuk menghilangkan hambatan dalam aktivitas ekonomi dan investasi.
Pilar kedua berkaitan dengan strategi fiskal melalui APBN yang berfungsi sebagai instrumen pendorong pertumbuhan, stabilisasi ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Selain itu, APBN juga berperan memperkuat fundamental ekonomi jangka panjang dan menjadi kebijakan countercyclical ketika terjadi tekanan atau perlambatan ekonomi global.
Sementara itu, pilar ketiga adalah strategi investasi yang menekankan sinergi kuat antara pemerintah dan sektor swasta. Dalam hal ini, lembaga investasi negara Danantara diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pembangunan nasional sekaligus memobilisasi investasi di berbagai sektor strategis.
APBN 2026 sendiri diarahkan menjadi motor penggerak pembangunan menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah menetapkan delapan agenda prioritas pembangunan, di antaranya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi mineral, program makanan bergizi gratis, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, pembangunan desa, pengembangan koperasi dan UMKM, serta pertahanan nasional. Postur anggaran tetap dijaga ekspansif namun terukur dengan defisit sekitar 2,68 persen, belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp693 triliun guna memperkuat pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.