 |
| Mensos Gus Ipul dan Gubernur Dominggus Mandacan Bahas Penguatan Perlindungan Sosial di Papua Barat |
Papua Barat -- Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama jajaran pemerintah provinsi untuk membahas penguatan program perlindungan sosial di wilayah Papua Barat. Pertemuan tersebut berlangsung di Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Rabu, 4 Februari 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai berbagai program sosial yang dapat diperkuat di Papua Barat, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kategori rentan dan kurang mampu. Mensos menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat secara tepat sasaran, khususnya di wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Papua Barat.
Salah satu program strategis yang menjadi fokus pembahasan adalah pembangunan Sekolah Rakyat, yang dirancang sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat paling tidak mampu. Program ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Menurut Mensos Gus Ipul, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Ia menilai bahwa pendidikan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan fasilitas pendukung.
Sementara itu, Gubernur Dominggus Mandacan menyampaikan dukungannya terhadap program tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan program Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Papua Barat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga sepakat agar Sekolah Rakyat yang dimiliki pemerintah provinsi diarahkan untuk menjangkau wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Langkah ini dinilai penting agar program pendidikan tersebut dapat menyentuh masyarakat di daerah yang selama ini masih terbatas aksesnya terhadap layanan pendidikan berkualitas.
Selain membahas program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat juga menegaskan komitmennya dalam menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat Papua Barat. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan bantuan sosial bagi provinsi tersebut sebesar Rp200,844 miliar yang menjangkau 68.248 keluarga penerima manfaat (KPM) melalui berbagai program perlindungan sosial.
Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin kuat dalam memperluas jangkauan program sosial. Dengan dukungan berbagai program bantuan dan penguatan pendidikan melalui Sekolah Rakyat, pemerintah optimistis upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dapat terus berjalan secara berkelanjutan.